Menkominfo Menegaskan Akan Cabut Izin Bolt dan First Media Pada 17 November – Meteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara memastikan akan mencabut izin frekuensi yang dimiliki oleh PT Internux (Bolt) dan PT First Media Tbk bila tidak melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi pada 17 November 2018.

Menurut Rudiantara, pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja dan kewajiban semua operator broadband di Indonesia. Melalui evaluasi tersebut, diketahui bahwa Internux menunggak total biaya BHP sebesar Rp 708,41 milliar, dengan rincian tunggakan Internux Rp 343,57 milliar dan First Media Rp 364,84 Miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2017.

Sesuai dengan peraturan yang ada, tunggakan yang tidak dibayar hingga jatuh tempo atau dua tahun akan mengakibatkan pencabutan frekuensi.

Bila tunggakan tersebut tidak dilunasi, maka pada hari Sabtu, 17 November 2018 mendatang, Rudiantara mengatakan bahwa Menkominfo tidak segan mencabut izin pita frekuensi radio (IPFR) kedua PT tersebut.

Walaupun Rudiantara hanya menegaskan akan hanya mencabut izin frekuensi, bukan izin operasi. Tapi pencabutan izin frekuensi telah berpengaruh pada kegiatan operasional mereka, itu telah menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Ini menggunakan frekuensi 2,3 GHz, bukan berkaitan dengan izin operasi, tapi izin frekuensi, kalau tidak ada settlement hingga 17 November, maka bisa dicabut izin penggunaan frekuensi,” kata Rudiantara.

Dilansir dari Kompas, PT First Media Tbk memiliki izin untuk menggunakan frekuensi 2,3 GHz di Zona 1 dan 4 yang meliputi daerah Jabodetabek, Banten dan Sumatera Utara. Sementara PT Internux mengantongi penggunaan frekuensi 2,3 GHz untuk Zona 4 yaitu wilayah Jabodetabek dan Banten. Iizn frekeunsi yang dimiliki Internux diberikan pemerintah sejak tahun 2009 dan berakhir di tahun 2019.

baca juga : ‘Lasso’, Aplikasi Pesaing TikTok dari Facebook!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here